Penerimaan CPNS lintas wilayah itu memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia yang berhak mengikuti ujian CPNS tersebut, kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lubuklinggau, Hilman Kaswari, Selasa 23 Juli 2013.
Namun pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaan pendaftaran pegawai negeri sipil itu karena belum mendapat kepastian dari pusat mengenai waktu pendaftarannya.
Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas pelaksanaan CPNS namun belum dijelaskan secara rinci terkait petunjuk teknis (Juknis) dari Kemenpan sektor apa saja yang diterima dan berapa kuotanya belum dipastikan secara jelas.
Sementara untuk formasi tertinggi, informasinya sektor kesehatan, hanya saja tidak ada detail jelas masalah formasi itu termasuk formasi lainnya seperti pendidikan maupun teknis dan jumlah kuota yang akan diterima.
Penerimaan CPNS 2013 di daerah mana saja cukup dengan menggunakan KTP yang dimiliki saat ini, sedangkan total kuota penerimaan CPNS di seluruh tanah air informasinya sekitar 60.000 lowongan.
Sementara data pegawai negeri sipil di Kota Lubuklinggau yang akan pensiun 2013 tercatat sekitar 93 orang atau tiga persen dari jumlah PNS yang ada di daerah itu sebanyak 4.837 orang.
Berdasarkan informasi dari KemenPAN-RB, seluruh instansi baik pusat maupun daerah diizinkan mulai membuka pendaftaran CPNS 2013.
Hal tersebut memberikan ruang lebih bagi para pelamar dan instansi lainnya berkesempatan mendapatkan calon pegawai yang sesuai kebutuhan.
Meski sudah memberikan ruang bagi instansi pusat dan daerah membuka lowongan, namun yang berhak melaksanakan seleksi CPNS ada syaratnya, terutama instansi yang belanja pegawainya di APBD di bawah 50 persen dan tidak ada tenaga honorer tertinggal.
Berdasarkan data daerah yang kemungkinan tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS adalah DIY (58,6 persen), Jateng (53,5 persen), Gorontalo (52,5 persen), NTB (52,5 persen), Lampung (52,3 persen), Sumbar (51,8 persen), Sulsel (51,5 persen), Bengkulu (51,5 persen), Jatim (51,1 persen) dan Sulut (50,7 persen).
Namun kementerian yang tetap melaksanakan rekrutemen adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ujarnya.(ant)
Posting Komentar