Tampilkan postingan dengan label CPNS Garut. Tampilkan semua postingan

Minggu, Desember 15, 2013
Sebanyak 5.977 tenaga honorer Kategori II (K2) di Kabupaten Garut akan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Minggu 3 Nopember 2013. Para peserta tes, merupakan tenaga honorer di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi umum.

“Peserta yang berhak mengikuti seleksi adalah mereka yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer pada Januari sampai Desember 2005 saja. Tenaga honorer di luar itu belum bisa ikut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Garut Asep Sulaeman, Jumat (1/12/2013).

Selain akan dibagi berdasarkan bidangnya masing-masing, para peserta seleksi akan dibedakan ke dalam tiga kelompok sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Kelompok I, terdiri dari peserta seleksi yang memiliki ijazah SD sampai SMP.

“Kelompok II berijazah SMA sampai D3. Dan Kelompok III, berijazah S1 sampai S3. Pengelompokan ini akan berpengaruh kepada tingkat kesulitan setiap soal yang akan mereka kerjakan dalam proses seleksi,” paparnya.

Adapun materi tes yang akan diujikan terdiri dari dua hal, yakni soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Untuk soal TKD, seluruh peserta tes dari bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi umum, akan mendapatkan materi soal yang sama, yaitu pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, dan lain sebagainya.

“Sementara dalam soal TKB, disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Honorer bidang pendidikan hanya akan mendapat tes di bidang pendidikan. Begitu pula untuk bidang kesehatan dan administrasi umum. Mereka akan dites sesuai bidangnya,” jelasnya.

Asep menyebutkan, jadwal pelaksanaan TKD akan berlangsung dari mulai pukul 08.00-12.30 WIB. Sementara pelaksanaan TKB akan berlangsung dari pukul 12.30-14.00 WIB.

Pelaksanaan tes sendiri akan dilakukan di 12 sekolah yang tersebar pada Kecamatan Garut Kota, dan Tarogong Kidul. Di Garut Kota, jumlah sekolah yang akan digunakan sebanyak delapan sekolah, sementara di Tarogong Kidul sebanyak empat sekolah.

“Bangunan sekolah yang digunakan merupakan sekolah setingkat SMP, SMA, dan SMK. Jumlah total ruangan di tes seleksi ini sebanyak 297 ruangan, dengan perhitungan masing-masing ruangan menampung 20 peserta,” terangnya.

Terkait soal untuk proses seleksi, Asep menegaskan, kini seluruh soal telah disimpan dalam ruangan di kompleks Pendopo Kabupaten Garut. Surat tersebut, rencananya akan disortir sesuai kebutuhan tiap ruangan di 12 sekolah, mulai Sabtu 2 Nopember 2013 malam.

Minggu, Desember 15, 2013
Berbagi informasi tentang CPNS Daerah Garut, semoga bermanfaat buat yang membaca informasi ini

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori II, di Kabupaten Garut akan diawasi ketat. Kepala Badan Informatika Setda Kabupaten Garut Basuki Eko mengatakan, pelaksanaan seleksi akan dimonitor secara langsung oleh pihak ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan intansi berwenang lainnya.

“Jadi, seleksi CPNS kali ini tidak akan ada titipan pihak-pihak tertentu, ataupun kecurangan lainnya. Semuanya murni karena diawasi secara ketat,” kata Eko, Jumat (1/12/2013).

Tidak hanya itu, menurut Eko pengawasan pun akan dilakukan pula oleh intansi di Garut, dalam hal ini melibatkan Inspektorat Kabupaten Garut. Ia berharap, pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan secara bersih dan transparan.

“Tujuannya adalah untuk menciptakan aparatur negara yang potensial, dan berkualitas dalam menunjang seluruh tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal pengamanan soal tes, pihak pemerintah setidaknya telah berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan Sat Pol PP. Koordinasi ini meliputi penjagaan soal di lokasi penyimpanan sementara, penjagaan saat distribusi dan pengamanan sewaktu proses seleksi diselenggarakan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Garut Asep Sulaemanmengatakan, meski sistem pelaksanaannya dilakukan dengan ketat, peluang para peserta untuk dapat lolos seleksi CPNS saat ini akan sangat terbuka.

“Karena sistem pelulusannya menggunakan passing grade. Berapapun jumlah tenaga honorer yang mencapai batas nilai kelulusan, berarti mereka berhak menjadi PNS. Jadi tidak ada pembatasan dengan kuota-kuota. Namun demikian, pengangkatannya tidak bisa sekaligus. Melainkan bertahap dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2013 dan 2014,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 5.977 tenaga honorer kategori II di Kabupaten Garut, akan mengikuti seleksi CPNS pada Minggu (3/12) mendatang. Para peserta tes, merupakan tenaga honorer di bidang kesehatan, pendidikan dan administrasi umum.

Minggu, Desember 15, 2013
Banyak kalangan menyesalkan penyelenggaraan pendaftaran tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kab. Garut yang carut marut. Terbukti, selain berubah-ubahnya formasi alokasi CPNS, balasan terhadap surat pelamar, nomor testing dan lokasi ujian juga tidak jelas. Bahkan hingga satu hari menjelang pelaksanaan ujian CPNS, jum?at (12/2) 300 pelamar CPNS terancam gagal ikut ujian karena belum mendapatkan balasan surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kab. Garut tentang bisa atau tidaknya mereka ikut ujian CPNS hari ini (sabtu, 12/2).
Diperoleh keterangan, proses pengiriman surat lamaran pada peneriman pendaftaran tes CPNS untuk kalangan umum dilakukan melalui Kantor Pos Garut dengan alamat tujuan BKD Garut. Setiap pelamar dipungut biaya Rp 12.000 untuk keperluan tersebut. Sedangkan untuk pelamar dari kalangan honorer tidak melalui kantor pos, melainkan cukup melalui pimpinan dinas/ badan/ kantor maing-masing.
Menurut Plt. Kepala BKD Garut, Drs. Ara Kuswara, M.Si, jumlah pelamar CPNS yang terdaftar di BKD Garut mencapai 15.733 orang, terdiri atas 12.125 orang dari kalangan umum dan 3.628 orang dari kalangan honorer. Sebanyak 3.373 orang diantara pelamar dinyatakan gugur lebih awal karena dinilai tidak memenuhi persyaratan. ?Sehingga, jumlah pelamar yang berhak mengikuti ujian CPNS seluruhnya mencapai 12.360 orang,? katanya.
Jumlah pelamar dari kalangan umum yang melalui kantor pos, seperti dikatakan Ara, ternyata berlainan dengan jumlah yang dikemukakan Kepala Kantor Pos Garut, Drs. Maman Suparman. Menurutnya, jumlah pelamar yang terdaftar di Kantor Pos Garut mencapai 12.405 orang dan pelamar ke Kantor Departemen Agama (Depag) Garut yang juga melalui kantor pos berjumlah 3.773 orang. Sehingga terdapat selisih jumlah pelamar versi kantor pos dengan versi BKD sebanyak 300 orang pelamar.
Keadaan tersebut sangat mengecewakan para pelamar, terutama mereka yang dikantor pos telah tercatat telah mengirimkan lamaran, namun di BKD malah tak terdaftar. Mereka terancam gagal mengikuti ujian CPNS tahun ini. Sebab, satu hari menjelang pelaksanaan ujian CPNS masih belum menerima surat balasan dari BKD tentang bisa tidaknya mereka ikut ujian dan atas alasan apa jika tidak bisa.
Sejumlah pelamar mencoba mengecek ke BKD dan ternyata nama mereka tak terdaftar disana. Tak puas, mereka mendatagi kantor pos. Disana, mereka mendapatka jawaban bahkan surat yang mereka kirim sudah dikirimkan kantor pos ke BKD.
Menanggapi persoalan itu, Plt. BKD Garut, Ara Kuswara hanya mengatakan, ia akan berkoordinasi denagan kantor pos.
Ditempat terpisah, Kepala Kantor Pos Garut, Maman Suparman saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pengiriman surat lamaran yang nyasar keluar alamat BKD (BKD, red) mengatakan, tak mugkin ada salah kirim, apalagi hingga keluar Kota Garut. Sebab, semua surat dari pelamar CPNS ditujukan pada satu alamat, yakni POBO 2006.
Maman menegaskan, kekisruhan dalam pendaftaran CPNS semestinya bisa di minimalisasi bila koordinasi dari BKD berjalan baik. Berbeda dengan surat lamaran CPNS Depag yang dilegkapi rekapan surat sehingga mudah diketahui nama dan alamat surat balasannya. Surat lamara CPNS dari BKD justru tak disertai rekapan surat untuk surat balasan. Sehingga, sulit dilakukan pengecekan atas julah surat yang diterima kantor pos engkap dengan nama dan alamat pengirim.

Semoga info di atas sangat bermanfaat buat anda. karena itu merupakan kepuasan kami yang menyajikan informasi

Minggu, Desember 15, 2013
Kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Garut pada tahun 2012 ini mengalami penurunan hingga 50 persen lebih. Tahun 2009 lalu, kuota formasi CPNS Kabupaten Garut mencapai 417 orang, sedangkan tahun ini turun menjadi 203 orang.
Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, H Muhdin, mengatakan formasi CPNS Garut tahun ini dipastikan hanya berjumlah 203 orang.
Kepastian kuota itu, kata dia, berdasarkan surat yang diterimanya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dengan nomor 226.F/M.PAN-RB/07/2012. Dalam surat tersebut dicantumkan bahwa kuota CPNS untuk Kabupaten Garut sebanyak 203 orang.
Diakuinya, jumlah kuota tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi formasi kepegawaian di berbagai dinas. Hal ini disebabkan formasi tahun ini jumlahnya lebih sedikit dari tahun lalu.
“Prioritas utama kuota tahun 2012 ini akan mendahulukan tenaga di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kebutuhan tenaga guru di Dinas Pendidikan saat ini,” ujar Muhdin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, (21/12).
Terjadinya peningkatan kebutuhan tenaga pengajar ini, lanjutnya, diantaranya disebabkan oleh banyaknya tenaga pengajar yang akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut pada tahun ini mengajukan formasi kepegawaian untuk tenaga guru sebanyak 91 orang.
Selain tenaga guru, menurut Muhdin, Kabupaten Garut juga saat ini banyak membutuhkan tenaga kesehatan atau medis. Kebutuhan tenaga medis ini, lanjut dia, menempati urutan kedua yang paling banyak yang diajukan untuk formasi CPNS setelah guru.
“Formasi tenaga medis yang diajukan jumlahnya mencapai 61 orang, disusul tenaga teknis sebanyak 51 orang. Namun itu baru ajuan kami. Untuk kepastiannya, kami masih menunggu keputusan dari Kementrian PAN terkait daftar formasi termasuh waktu pelaksanaan pendaftaran dan tes CPNS tersebut,” terangnya.
Mengenai mekanisme pelaksanaan tes CPNS, selain masih menunggu persetujuan pihak Kementrian PAN, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak provinsi Jawa Barat.
Sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya, pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Garut, menurutnya, kemungkinan besar akan menggunakan ruangan sekolah yang terletak di wilayah perkotaan, yiatu di kawasan Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
“Kami prediksikan jumlah pelamar CPNS pada tahun ini mencapai sekitar 13.000 orang lebih. Kami akan siapkan ruangan kelas sebanyak 650 unit untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut,” tandasnya.

Minggu, Desember 15, 2013
Komisi A akan Menghadap Menneg PAN soal CPNS
Sebagai tindak lanjut penyelidikan tim evaluasi terhadap banyaknya pengaduan kejanggalan atas hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kab. Garut, Komisi A DPRD Garut pada Senin dan Selasa (27-28/3) akan menghadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar di Bandung dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) di Jakarta.
“Komisi A berkepentingan berangkat ke Jakarta dan Bandung untuk berkonsultasi mengenai Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS dan segala ketentuan peraturan lainnya terkait soal CPNS,” kata anggota Komisi A DPRD Garut, Suryaman A.S., kepada “GM”, Kamis (23/3).
Menurutnya, keberangkatan Komisi A ke Bandung untuk menghadap BKD Provinsi Jabar bertujuan untuk memblokir masuknya data-data CPNS yang lulus dari Garut ke BKD Provinsi Jabar. Sebelumnya, diperoleh kejelasan hasil penyelidikan yang dilakukan tim evaluasi bentukan Komisi A atas dugaan adanya penyimpangan dan kejanggalan pada hasil tes CPNS di Kab. Garut.
Sekembalinya dari Jakarta dan Bandung, kata Suryaman, Komisi A akan menginventarisasi lagi berbagai data penerimaan CPNS, termasuk legalisasinya. Karena, hingga saat ini, Komisi A belum dan tidak pernah menerima legal aspek surat keputusan Bupati Garut tentang pembentukan panitia penerimaan CPNS.
Sebelumnya, hal senada juga dikemukakan anggota Komisi A lainnya, Ahab Syihabudin. Ia menjelaskan, secara teknis tim evaluasi akan bekerja mengambil database CPNS dari BKD Garut, BKD Provinsi Jabar, dan masyarakat. Tim akan meneliti mana saja yang kedapatan keluar dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 dan mana yang tidak. “Pada dasarnya, orientasi kita menghormati PP No. 48 yang sebenarnya sudah sangat teknis,” ujarnya.
Ketika disinggung kemungkinan dibatalkannya hasil tes CPNS jika terbukti ada kejanggalan, Ahab mengatakan, kemungkinan pembatalan dapat dilakukan, namun tidak seluruhnya.
Terus mengalir
Menyusul desakan ratusan guru bantu dan tenaga honorer yang mengeluhkan adanya kejanggalan dalam penerimaan CPNS di Garut, beberapa hari lalu, Komisi A langsung membentuk tim evaluasi untuk mengkaji serta menyelidiki dugaan tersebut. Tim evaluasi memiliki waktu selambat-lambatnya dua minggu untuk menuntaskan kerjanya. Komisi A juga meminta pihak pelaksana penerimaan CPNS menunda pengesahan hasil tes CPNS yang telah diumumkan BKD Garut, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, hingga kemarin, berbagai laporan dan data kejanggalan hasil tes CPNS dari masyarakat terus mengalir ke Komisi A. Di sisi lain, para peserta tes CPNS yang dinyatakan lulus seperti diumumkan BKD seakan tak terpengaruh dengan adanya kasus yang mengitari CPNS di Garut. Termasuk permintaan penangguhan hasil tes CPNS oleh Komisi A DPRD Garut. Mereka tampak sibuk mengurus kelengkapan administrasi untuk mendaftarkan diri pada berbagai dinas instansi tempat asal atau bakal mereka bekerja.
Di tempat terpisah, saat dimintai tanggapannya soal keputusan Komisi A yang membentuk tim evaluasi serta meminta penundaan atas hasil tes CPNS, Bupati Garut, Agus Supriadi mengatakan sudah mempersiapkan jawaban atas dugaan adanya berbagai kejanggalan pada hasil tes CPNS. “Dengan adanya keputusan Komisi A, bukan berarti hasil tes CPNS ini tidak jadi. Kelengkapan persyaratan CPNS yang sudah lulus juga, apa salahnya dipersiapkan dari sekarang ?” ujarnya.
Agus meminta para TKK tidak bersikap berlebihan karena mereka cukup mengikuti ujian satu kali untuk kemudian diangkat sebagai CPNS. Apalagi, tandasnya, guru bantu akan diselesaikan secara khusus oleh pemerintah pusat hingga tahun 2009 nanti. “Juni-Oktober ‘kan ada lagi (penerimaan CPNS, red.). Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Garut, tapi juga di daerah lain. Bahkan, BKN mengakui ada sekitar 12 ribuan yang bermasalah karena komputerisasi. Yang jelas, kita selesaikan persoalan ini secara baik-baik,” katanya.
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.