Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 beserta nota keuangannya, di hadapan sidang paripurna DPR-RI, Jumat (16/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, seiring dengan upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam tahun 2014 mendatang Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunannya.
“Pemerintah insya Allah, akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang kita bayarkan pada pertengahan tahun anggaran. Selain itu, Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen untuk mengantisipasi laju inflasi,” kata Presiden SBY dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie itu.
Dengan kebijakan itu, serta pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014, menurut Presiden SBY, alokasi anggaran belanja pegawai pada RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp276,7 triliun, atau meningkat 18,8 persen dari belanja pegawai dalam APBNP tahun 2013.
Presiden menjelaskan, dalam RAPBN tahun 2014 ini, anggaran belanja non kementerian dan lembaga direncanakan sebesar Rp636,4 triliun, yang antara lain dialokasikan untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang.
“Anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar Rp336,2 triliun, yang berarti turun sekitar 3,4 persen dari anggaran belanja subsidi dalam APBNP tahun 2013. Anggaran sebesar itu kita alokasikan untuk subsidi energi dan non-energi, yang mencakup berbagai subsidi pangan, pupuk dan benih,” papar Presiden SBY.
Adapun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dan agar Pemilu 2014 terselenggara secara demokratis, lancar dan aman, pemerintah mengalokasikan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp17 triliun.
Rekrut 20.350 Personil Polisi
Sebelumnya, Presiden SBY menyampaikan pada RAPBN 2014 ini ada tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun, yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp83,4 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp82,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun; Kementerian Agama Rp49,6 triliun; Kementerian Kesehatan Rp44,9 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp41,5 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp39,2 triliun.
Menurut Presiden SBY, dalam tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp345,3 triliun, dan pada tahun 2014 mendatang direncanakan sebesar Rp371,2 triliun, atau naik 7,5 persen. “Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, kita arahkan untuk meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan. Tujuannya, untuk mengakselerasi pembangun-an sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka,” jelas Presiden SBY.
Adapun alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Pemerintah merencanakan untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk. Selain, itu juga diberikan bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 puskesmas.
“Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin, hingga mencapai 100 persen. Dengan berbagai program dan kegiatan itu, kita upayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air,” papar SBY.
Di bidang pertahanan, tambah Presiden, dialokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Tujuannya, agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat dicapai. “Di samping penyediaan anggaran, kita juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional,” jelas Presiden SBY.
Presiden mengemukakan, tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diprioritaskan. Alokasi ini ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri.
“Anggaran juga kita sediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok,” ungkap SBY.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014.
“Dalam tahun 2014, akan kita penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen. Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi,” tukas Presiden SBY.
Sidang paripurna DPR ini, selain dihadiri oleh seluruh anggota DPR-RI, juga tampak hadir pimpinan lembaga negara dan para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
(WID/Humas Setkab/ES)
Posting Komentar