Namun, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi mengatakan keputusan ini bisa saja berubah jika Menpan mengeluarkan moratorium baru pada 2012 untuk menerima CPNS. “Nantinya akan dianggarkan dalam APBD-P,” kata Nursyafriadi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri Reni Yusnaeli mengakui, sebenarnya Pemprov Kepri masih membutuhkan banyak pegawai. Pihaknya masih menunggu instruksi baru dari Menpan. “Untuk saat ini, kami tidak mendapatkan anggaran penerimaan CPNS dan PTT di 2012. Semuanya tergantung pada Gubernur,”ujarnya seperti dirilis Batam Pos kemarin.
Dari catatan Lingga Pos, jumlah tenaga PTT di Kepri saat ini mencapai 905 orang. Sedangkan jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta orang (2011). Banyak daerah yang menghabiskan dana APBD-nya untuk biaya pegawai atau mencapai 70-80 persen dan untuk belanja rutin. Idealnya, 70 persen untuk alokasi dana pembangunan, dan 30 persen untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Pada 2011 saja anggaran tunjangan dan gaji pegawai mencapai Rp89,7 triliun. Pada 2012, pemerintah mengalokasikan dana untuk itu sebesar Rp104,9 triliun, atau naik sebesar 16,9 persen.
Ironisnya, hingga caturwulan I 2011, tingka pengangguran di Kepri telah mencapai 130 ribu orang. Ini dikatakan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo sendiri berkaitan dengan himbauan agar para pencari kerja tidak hanya menumpukan diri hanya untuk menjadi PNS semata.
“Jadilah entreprenew dan meng-create sendiri pekerjaan dengan kemampuan dan keberanian membuka usaha sendiri meski pun dalam ukuran kecil,” katanya.
Ditambahkan Soerya, saat ini baru sekitar 0,24 persen dari jumlah penduduk yang menjadi entrepreneur dibanding Malaysia yang secara akumulatif telah mencapai 3 persen, Singapura 7 persen, Cina dan Jepang 10 persen dan AS 12 persen. Dia berharap, semakin bertambahnya jumlah sarjana di Kepri khususnya, semakin bertambah lapangan pekerjaan yang di buka, jangan justru sebaliknya.
Posting Komentar