Siak angka pasti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan diterima.
Seperti dituturkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Siak Prawira Rapadi melalui Sekretaris Lukman, formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Siak tahun 2013 sejauh ini belum diketahui secara pasti.
Setelah diusulkan formasi untuk proyeksi lima tahun ke depan sebanyak dua ribu lebih, BKD Siak belum menerima balasan dari Badan kepegawaian Nasional (BKN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).
Dikatakan, berdasarkan permintaan BKN dan Menpan, usulan formasi harus diiringi dengan analisis jabatan dan kepangkatan sesuai SOTK yang ada, serta analisis beban kerja bahkan dilengkapi dengan laporan distribusi dan penempatan pegawai yang telah ada.
"Pemkab Siak melalui BKD mengusulkan formasi PNS sesuai kebutuhan mencapai dua ribu lebih. Namun formasi untuk 2013 kita belum menerima surat jawaban atau pemberitahuan dari BKN dan Menpan," terang Lukman, Kamis (21/3)
Pihaknya memprediksi, jawaban dari pusat akan diterima pada Mei mendatang. Dan diperhitungkan penerimaan CPNS 2013 paling cepat digelar pada Juli.
Usulkan 3 Ribu Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Bengkalis melalui Sekretaris Noor Alamsyah,
mengatakan, untuk penerimaan CPNS tahun 2013, pihaknya mengajukan tiga ribu orang. Angka itu berdasarkan kebutuhan pegawai yang masih kurang saat ini, khususnya untuk tenaga medis dan guru.
"Formasi yang kita usulkan pada Februari lalu sekitar tiga ribuan. Seribu lebih untuk tenaga kesehatan dan guru, sisanya untuk tenaga teknis lainnya," terang Noor Alamsyah.
Namun angka pastinya akan ditentukan Pusat. Hal itu mengingat penerimaan CPNS ini bersifat nasional. Banyaknya jumlah formasi yang diusulkan dikarenakan kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini memang kekurangan pegawai, terutama sekali untuk guru dan tenaga kesehatan.
Bengkalis memang kekurangan tenaga pendidik dan guru, karena penempatannya sampai tingkat desa. Kalau untuk teknis lainnya hanya sampai di tingkat kelurahan saja. Ditambah lagi adanya penambahan satuan kerja perangkat daerah yang baru sehingga butuh penambahan pegawai.
“Penyebab lainnya moratorium penerimaan CPNS sudah berlangsung dua tahun. Sementara setiap tahunnya ada sekitar 300 pegawai kita yang pensiun. Berarti selama dua tahun ada sekitar 600 pegawai yang pensiun," jelas Alamsyah.
Sama halnya dengan Siak, ia juga membenarkan keputusan final tentang berapa angka pasti, tergantung kebijakan pusat. "Sejauh ini kita belum tahu berapa kuota yang diberikan pusat dari jumlah formasi yang kita usulkan. Semua yang menentukan Pusat, kita hanya mengusulkan sesuai kebutuhan," tutupnya.
Prioritaskan Guru Sementara itu, Pemkab Kuansing juga masih menunggu formasi PNS dari pihak BKN, meskipun pada tahun ini moratorium telah berakhir pada 2013 lalu. Untuk membuka lowongan CPNS tahun 2013, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kuansing masih menunggu instruksi atau perintah dari pusat.
Untuk gambaran sementara, tenaga guru yang paling banyak formasinya diusulkan BKD Kuansing ke pusat, disusul tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Sementara untuk proyeksi hasil analisa beban kerja (ABK), analisa jabatan (ANJAB), uraian catatan, peta jabatan, retribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan PNS 5 tahun k edepan, BKD Kuansing mengusulkan untuk mendapatkan formasi penerimaan PNS tahun 2013. Adapun keputusan apakah diberi jatah atau tidak, tergantung dari pemerintah pusat.
"Untuk Anjab dan ABK, sudah kita kirim ke Menpan dan BKN pusat," terang Kepala BKD Kuansing, Ramli melalui Kepala Bidang Administrasi, Iwan Susandra.
Saat ditanya apakah terlambat BKN dan Kemenpan memberikan formasi, dikatakan Iwan, bukan terlambat tetapi memang formasi tersebut belum turun. "Kalau kita lihat dari informasi di media massa, bisa Juli bisa juga Agustus, tapi kita berharap ada penerimaan CPNS tahun ini," ujarnya.
"Masyarakat terutama yang ingin melamar pekerjaan menjadi CPNS di tahun 2013 memang masih harus bersabar untuk menunggu kabar baik dari pusat tentang adanya lowongan CPNS," imbuhnya.
Belum Serahkan Anjab Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekdaprov Riau Kasiaruddin melalui Kabag Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Rudi Hartono mengakui, hingga kini masih ada satuan kerja yang belum menyerahkan analisis jabatan (anjab) kepada Biro Hukum dan BKD Riau.
Padahal, Anjab menjadi salah satu dasar pertimbangan ilmiah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam penentuan kuota CPNS.
Dari 39 SKPD, ada yang sekali belum menyerahkan Anjab, seperti Balitbang, Biro Kesra, Biro Perlengkapan, Tata Pemerintahan serta Biro Perekonomian dan pembangunan.
"Anjab ini menjadi dasar ilmiah mereka (Kemenpan RB) untuk dasar pertimbangan kuota daerah nantinya," terangnya.
Rudi juga mengaku, Anjab yang diusulkan SKPD lainnya belum sepenuhnya selesai seratus persen. "Itulah salah satu tugas kami juga melengkapnya, kemudian menyampaikan ke BKD," jelasnya.
Rudi mengungkapkan, kendalanya sebenarnya ada di SKPD terkait. Karena, Rudi mengaku, pihaknya sudah lama dan beberapa kali menginformasikan tentang anjab ini kepada masing-masing SKPD.
Selain anjab, Kata Rudi, yang menjadi bahan pertimbangan KemenPAN-RB menentukan Pelaksanaan CPNS adalah APBD perbandingan antara belanja publik harus besar dari belanja aparatur. "Jadi, belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur. Bila tidak, akan ditolak," terangnya.
Posting Komentar