Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun kembali memprotes kebijakan penerimaan PNS kuoto untuk kabupaten itu kepada Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Pasalnya setelah sukses melakukan protes pertama memperjuangkan kuoto untuk tamanatan SLTA, kali ini kementrian itu kembali memaksakan kuoto untuk sarjana muda dan sarjana, padahal kebutuhan dan ketersediaan putra-putri Rohil baru tingkat SLTA.
Protes tersebut dikatakan Annas Maamun dalam acara pembukaan Rapat Kerja Pengurus Pemuda Riau Bersatu, Senin (16/7/13) di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi. “September ini terima PNS, saya sudah protes kemarin (saat ke Jakarta, red), kembali sarjana S1, S2, SMA tidak ada, kita disini (Rohil, red) masih banyak orang miskin, orang miskin tidak akan mampu menamatkan anaknya untuk kuliah,” tegas Annas.
Disamping bersifat tegas, Annas juga sempat berseloroh, katanya kalau sarjana semua, siapa yang akan melakukan pekerjaan lain yang dilakukan bukan sarjana. “Kalau sarjana semua di Kabupaten Rokan Hilir , siapa yang akan membuka pintu kantor, ya ndak,” disambut tepuk tangan peserta yang hadir.
Protes untuk kedua kali tersebut ternyata menjadi alasan sendiri bagi Annas Maamun, karena pernah terjadi untuk penerimaan PNS kuoto Kabupaten Rokan Hilir beberapa tahun yang lalu juga pada awalnya disediakan kuota sarjana sampai S2 dan pihaknya telah berusaha mencari anak kabupaten Rokan Hilir diluar daerah selama tujuh hari, dan didapatkan hanya 72 orang yang sarjana. “Jogja, Jakarta, Padang, Medan, Bengkalis, Dumai, Indragiri, 72 orang Cuma, itupun sudah bermacam-macam suku, bukan hanya Melayu, dan juga orang Rokan Hilir yang ada di Pekanbaru, yang berada di Jakarta,” katanya ketus.
Protes ini ternyata dengan alasan jika nantinya kuota sarjana yang disediakan tidak bisa terpenuhi anak Rokan Hilir, tentu akan diisi oleh orang dari luar Rohil. “Nanti orangnya datang dari Jawa,” keluhnya.
Annas Maamun ternyata juga melakukan protes terhadap lembaga dari Universitas Indonesia (UI) yang memeriksa ujian itu, padahal Universitas Riau diklaimnya juga mampu untuk melakukan pemeriksaan hasil ujian itu, karena sudah ada kunci jawabannya. “Kemaren saya juga protes, memeriksa ujian mengapa harus di UI, apakah orang UNRI ini bodoh?, kunci sudah ada jawabannya, betulkan?,” tanyanya.
Annas mensinyalir pemeriksaan ujian di UI ini salah satu strategi yang diterapkan oleh orang-orang tertentu agar bisa memberikan peluang kepada masyarakat luar selain dari masyarakat tempatan dimana pemerintahnya membuka pegawai negeri sipil.”Ini yang perlu ditinjau, supaya anak-anak Rokan Hilir, baik suku Jawa, Minang, Batak, dan lain-lain betul-betul diterima,” tegasnya.
Perjuangan untuk mendapatkan kuota PNS dari tingkat SLTA ini diakui Annas pernah berhasil pada tahun 2007 lalu, akibat kegigihannya, akhirnya pemerintah pusat melalui MenPAN memberikan kuota PNS untuk SLTA. *
Posting Komentar