Mantan Tki Sukses Bisnis Rumput Gajah Mini Berlaba Rp 60 Juta

TKI SUKSES
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun TKI purna kini berpeluang mengembangbiakan dana hasil bekerjanya selama bertahun-tahun di luar negeri. Salah satu peluang bisnis yang bisa dimasuki adalah sektor agribisnis khususnya budidaya tanaman rumput gajah mini.


Dari bisnis tersebut, Institut Pertanian Bogor (IPB) memperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh bisa mencapai Rp 60 juta per hektare (ha).
Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, mengatakan institusinya memiliki sejumlah program bisnis yang bisa diambil para TKI maupun TKI purna. Program ini mencakup agribisnis mulai peternakan, palawija, hingga forest farming.

Saat ini, lanjut, Herry, program bisnis pertanian yang sudah berjalan dan menjadi proyek percontohan adalah penanaman rumput gajah seluas 2 hektar di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
"Penyediaan potensi lahan sekitar 200 hektar di Kecamatan Cigudeg sebagai role model rumput gajah seluas 2 hektar selama enam bulan kita akan kembangkan. Kita sudah kerjasama dengan 4 desa," ujarnya, baru-baru ini.

Untuk memulai bisnis rumput gajah, calon pemodal hanya cukup menginvestasikan dana awal sebesar Rp 20 juta per hektar.

Pada tahap pertama, investor hanya membutuh waktu 4 sampai 6 bulan sebelum memperoleh hasil dari panen pertama. Selanjutnya, tanaman rumput gajah hanya membutuhkan waktu selama 1 sampai 2 bulan untuk membuahkan hasil.
"Setiap panen biasanya dapat 30 ton dengan keuntungan bersih Rp 60 juta per hektar. Per kilo biasanya dijual Rp 150 tapi pembeli datang sendiri. Panen berikutnya sama, bahkan tak perlu bibit bisa sampai 4 tahun," kata Herry.

Untuk pemasaran rumput gajah ini, lanjutnya, IPB telah menjamin untuk dipasok ke sejumlah peternakan di Pondok Rangon. Untuk di kawasan Jawa Barat sendiri, terdapat banyak potensi pasar yang cukup tinggi seperti di Sukabumi, Sentul dan Kabupaten Lebak Bogor.

Dengan adanya model kerjasama Badan Nasional penermpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan IPB, diharapkan dapat menekan jumlah pekerja lokal yang berniat menjadi TKI. Pasalnya, model kerjasama ini lebih mengutamakan pada pemberdayaan kewirausahaan TKI.
"Kalau ada kesempatan di dalam negeri ngapain pergi ke luar negeri, artinya tetep kita utamakan dalam negeri. Dan kita butuh singkronisasi kebijakan nasional untuk ini semua," tandanya.
Sementara itu, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan pihaknya telah mengalokasikan dana Rp 200 juta untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan TKI di bidang agribisnis.
"Nantinya dana ini untuk program-program yang akan ditawarkan kepada TKI purna, sekarang sudah mulai berjalan," ujar
Agusdin menjelaskan, program baru BNP2TKI bekerjasama dengan IPB ini nantinya akan ditawarkan kepada TKI atau mantan TKI.

Dan tentunya program agribisnis ini akan disesuaikan dengan potensi kawasan dan minat TKI, khususnya di kawasan basis-basis pengiriman TKI. (Shd)